JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menegaskan komitmennya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun 2025. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Junaidi H. Mahir dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla se-Provinsi Jambi yang digelar di Balai Prajurit KOREM 042/Garuda Putih, Kamis (17/7/2025).
Didampingi oleh Plt. Kepala BPBD Muaro Jambi, Ilyas, Wabup Junaidi menyampaikan bahwa Muaro Jambi memiliki wilayah seluas 5.264 km², terdiri dari 11 kecamatan, 150 desa, dan 5 kelurahan. Sebanyak 40 persen dari total luas wilayah tersebut merupakan lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran.
“Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 74 titik rawan Karhutla, yang terdiri dari 1 kelurahan dan 73 desa. Ini menjadi perhatian serius kami setiap tahun,” ungkap Junaidi.
Lebih lanjut, Wabup Junaidi memaparkan bahwa Pemkab Muaro Jambi telah mengambil sejumlah langkah antisipatif, mulai dari menetapkan status siaga darurat Karhutla melalui Keputusan Bupati, menggelar apel kesiapsiagaan, hingga rutin melakukan patroli dan sosialisasi ke masyarakat di wilayah rawan.
Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala. “Tantangan yang kami hadapi cukup kompleks, mulai dari luasnya wilayah yang harus dijangkau, keterbatasan anggaran dan peralatan, hingga medan yang sulit dijangkau,” bebernya.
Catatan BPBD menyebutkan, sepanjang tahun 2024 terjadi 52 insiden Karhutla di Muaro Jambi dengan total luas lahan terbakar mencapai ±114,32 hektare. Sementara itu, dalam kurun waktu Januari hingga pertengahan Juli 2025, telah terjadi 4 insiden dengan luas lahan terbakar ±3,2 hektare.
Wabup Junaidi berharap rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata dan terintegrasi antarlembaga.
“Penanganan Karhutla bukan hanya tugas pemerintah daerah saja. Diperlukan kolaborasi erat antara TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergitas ini kunci keberhasilan kita mengurangi risiko Karhutla,” tegasnya.
