SENGETI, – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, S.Sos., M.T., menghadiri rapat penting di Gedung DPRD Muaro Jambi guna menindaklanjuti keresahan masyarakat Desa Suko Awin Jaya terkait larangan jual beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari lokasi Program Kawasan Hutan (PKH), serta penguasaan lahan oleh Satgas PKH yang dinilai merugikan para petani.
Agenda tersebut digelar di ruang rapat gabungan komisi DPRD Muaro Jambi pada Senin (28/07/2025) dan dihadiri pula oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, serta perwakilan masyarakat yang difasilitasi oleh organisasi Laskar Merah Putih Perjuangan. Dalam pertemuan itu dibahas tindak lanjut atas tiga surat resmi, yakni:
- Permohonan solusi dari Kepala Desa Suko Awin Jaya atas keresahan masyarakat
- Surat gabungan kelompok tani terkait larangan jual beli TBS sawit
- Pemberitahuan aksi damai dari Laskar Merah Putih
Sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam aksi damai tersebut telah menggelar unjuk rasa pada Senin, 21 Juli 2025, di depan Gedung DPRD Muaro Jambi. Aspirasi mereka telah diterima oleh DPRD dan dibahas melalui rapat lintas komisi.
Sekda Budhi Hartono dalam pernyataannya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya para petani sawit yang merasa dirugikan.
“Keluhan masyarakat (petani) hari ini akan segera kita tindak lanjuti. Masalah masyarakat adalah masalah kami sebagai pemerintah. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat,” tegas Budhi Hartono.
Ketua DPRD Aidi Hatta turut menyampaikan dukungannya terhadap penyelesaian persoalan tersebut secara adil dan menyeluruh demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Muaro Jambi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD dan Pemkab Muaro Jambi berkomitmen untuk membentuk tim kerja khusus dalam merumuskan solusi konkret atas konflik lahan dan jual beli hasil sawit di wilayah PKH.
Reporter: Redaksi | Editor: Tim Terkinijambi.com
Dokumentasi Diskominfo Muaro Jambi
