Jakarta | Terkinijambi.com – Selasa, 1 Juli 2025
Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar megah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung menyematkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada tiga anggota Polri yang dinilai berjasa besar di luar panggilan tugas mereka.
Ketiga anggota tersebut adalah Kombes Pol Leonard Sinambela, AKP Rina Lestari, dan Aiptu Didik Darmanto, yang masing-masing memiliki rekam jejak pengabdian tanpa cela serta kontribusi signifikan dalam bidang pelayanan, keamanan, dan pembinaan masyarakat.
Upacara penyematan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50/TK Tahun 2025, yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo: Polisi Harus Membela Kaum Lemah
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberadaan institusi kepolisian yang bukan hanya disiplin dan kuat, tetapi juga berpihak kepada rakyat kecil.
“Negara memerlukan polisi yang gagah berani, profesional, dan yang paling utama: membela rakyat miskin, rakyat yang tertindas, dan yang terpinggirkan. Itulah inti dari Bhayangkara sejati,” ujar Presiden Prabowo.
Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi Polri dalam menjaga stabilitas nasional, mengingat Indonesia sedang berada di ambang berbagai tantangan global.
“Tanpa keamanan, pembangunan tidak mungkin terjadi. Dan tanpa Polri yang kuat, negara bisa rapuh. Maka penghargaan ini adalah bentuk terima kasih bangsa kepada mereka yang menjaga kita siang dan malam,” tegasnya.
Kapolri: Mereka Berjasa Tanpa Satu Pun Catatan Pelanggaran
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa ketiga anggota Polri penerima penghargaan merupakan sosok teladan yang bekerja melampaui panggilan tugas, tanpa satu pun catatan pelanggaran.
“Mereka telah menunjukkan dedikasi, integritas, serta keberanian luar biasa dalam bertugas. Bahkan beberapa dari mereka mengorbankan kenyamanan pribadi demi tugas negara,” kata Kapolri.
Ia menambahkan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat dan berdasarkan penilaian menyeluruh, termasuk respons masyarakat dan rekam jejak kedinasan.
