Susunan nama ini dinilai terlalu “beraroma kekuasaan” untuk sekadar kebetulan. Bahkan Ketua PBNU menjabat komisaris tambang dinilai rawan konflik nilai oleh kelompok masyarakat sipil.
Sementara konflik elite berlangsung, nasib 900 pekerja PT Gag Nikel kini menggantung. Mereka belum kembali bekerja sejak aktivitas dihentikan 5 Juni lalu. Masyarakat Pulau Gag pun terbelah: sebagian ingin tambang dilanjutkan demi ekonomi, sebagian lainnya menuntut audit lingkungan menyeluruh.
Meskipun Presiden Prabowo kerap menegaskan komitmen terhadap transisi hijau dan konservasi Papua, kasus Gag Nikel justru jadi cermin ambivalensi kebijakan. Di satu sisi izin dicabut, di sisi lain perusahaan berafiliasi dengan elite tetap beroperasi.
“Ini bukan sekadar tambang, tapi tentang siapa yang dilindungi dan siapa yang dikorbankan,” tulis salah satu komentar warganet yang viral di media sosial.
Redaksi mencatat:
“Berita ini menyajikan fakta yang telah dikonfirmasi dari berbagai sumber. Redaksi tidak menuduh siapa pun secara personal, tetapi mengangkat pertanyaan publik yang patut dijawab oleh otoritas berwenang.”
