“Ini dana rakyat, nilainya besar. Kalau kontraktornya tersangkut korupsi di luar daerah, bukan tidak mungkin ada masalah di sini juga. Harus dibuka dan diaudit secara independen,” kata Jamhoeri
Ia mengingatkan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Muzakir menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran berat yang merugikan keuangan daerah, maka Pemprov tidak segan memutus kontrak sesuai prosedur.
“Kami berpegang pada aturan. Bila terbukti, kami akan ambil langkah hukum dan administratif yang dibenarkan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.
