SENGETI, – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (18/6/2025).
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, didampingi Wakil Bupati Junaidi Mahir, serta jajaran Forkopimda dan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Bambang mengumumkan dengan penuh rasa syukur bahwa laporan keuangan Pemkab Muaro Jambi tahun anggaran 2024 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi.
“Opini WTP tahun ini merupakan yang ke-11 kali kita terima, dan sembilan kali berturut-turut sejak 2016 hingga 2024. Ini adalah hasil kerja bersama dan komitmen seluruh pihak terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan,” ujar Bupati.
Bambang juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada DPRD Kabupaten Muaro Jambi atas dukungan dan kemitraan yang solid dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
“Peran serta DPRD sangat bernilai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Capaian WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus bekerja secara profesional, dengan semangat pelayanan prima dan pemanfaatan teknologi informasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pencapaian ini sejalan dengan salah satu misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Panca Cita, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Melalui pengelolaan keuangan yang baik, kita optimis visi pembangunan Muaro Jambi 2025–2030 yaitu ‘Berbakti untuk Terwujudnya Muaro Jambi Berkeadilan, Berakhlak dan Maju’ akan tercapai dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Muaro Jambi dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tahun lalu sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik.
