SENGETI, – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., MT., hadir mewakili Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Senin (19/05/2025).
Agenda utama rapat yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD ini adalah Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2025, sebuah momentum penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dari berbagai penjuru kabupaten kepada pemerintah daerah.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., didampingi oleh pimpinan dan anggota dewan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta undangan lainnya.
Ketua DPRD, Aidi Hatta, menyampaikan bahwa rapat paripurna dapat terlaksana setelah memenuhi kuorum kehadiran anggota dewan.
Ia kemudian merinci hasil reses dari lima daerah pemilihan (Dapil) yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Aspirasi yang disampaikan mencakup Dapil 1 (Sekernan, Taman Rajo, Maro Sebo), Dapil 2 (Kumpeh Ulu, Kumpeh Ilir), Dapil 3 (Sungai Gelam), Dapil 4 (Mestong, Sungai Bahar, Bahar Utara, Bahar Selatan), dan Dapil 5 (Jaluko).
Isu infrastruktur menjadi salah satu poin utama yang disuarakan oleh para juru bicara dari masing-masing dapil.
Ketua DPRD mengakui tantangan kondisi cuaca saat ini terhadap pembangunan infrastruktur dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjaga lingkungan.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan,
Sekretaris Daerah Budhi Hartono menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui reses.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk menindaklanjuti hasil reses ini sebagai bahan masukan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk tantangan infrastruktur.
Beliau juga menyambut baik inisiatif DPRD untuk melibatkan pihak perusahaan melalui program CSR dalam upaya percepatan perbaikan infrastruktur.
