JAKARTA – Suhu politik nasional kembali memanas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri. Langkah hukum ini diambil setelah Budi Arie diduga menyeret nama Kepala BIN Budi Gunawan (BG) dalam pusaran isu judi online, yang kini menjadi sorotan publik.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Ketua DPP PDIP bidang Hukum, Yentriyani, bersama tim hukum PDIP pada Senin (27/5). Dalam keterangannya, PDIP menilai pernyataan Budi Arie tidak hanya sembrono, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan menyeret institusi negara dalam pusaran politik praktis.
“Langkah hukum ini bukan semata-mata karena ketersinggungan, tetapi karena ada unsur pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang belum tentu akurat,” ujar Yentriyani usai melapor.
Sementara itu, sumber internal menyebut bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa sangat tersinggung dengan pernyataan Budi Arie yang dinilai menyudutkan kader PDIP. Bahkan, Megawati dikabarkan kecewa karena penyebutan nama BG—sosok yang dikenal dekat dengan PDIP—dalam konteks negatif.
Sinyalemen adanya gesekan antara Menkominfo dengan PDIP sudah lama tercium. Namun pelaporan ke Bareskrim ini menjadi puncak dari ketegangan tersebut, yang bisa berdampak besar terhadap peta politik menjelang transisi kekuasaan nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Budi Arie belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Namun, sejumlah pengamat menilai manuver ini menjadi sinyal bahwa PDIP mulai mengambil sikap keras terhadap pihak-pihak yang dianggap menyerang kehormatan partai dan tokohnya.
“Ini bukan sekadar soal Budi Arie, ini tentang pesan politik dari PDIP bahwa mereka tak akan tinggal diam ketika diserang,” kata pengamat politik dari LIPI, Arif Maulana.
Polemik ini diprediksi akan terus bergulir dan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari ke depan, mengingat posisi Budi Arie sebagai Menkominfo yang juga Ketua Umum Projo—organisasi relawan yang selama ini dekat dengan Presiden Joko Widodo.
