Ia juga menilai bahwa pelibatan institusi militer dalam penanganan kenakalan siswa sangat berpotensi melanggar hak-hak anak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, termasuk konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Aturan Belum Jelas
Program pendidikan militer yang digagas Dedi juga diduga belum memiliki dasar regulasi yang jelas.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, saat ditemui di Kantor DPRD Jabar pada Kamis (1/5/2025).
Menurutnya, setiap program pemerintahan harus dirancang secara matang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat.
Ono mengatakan, hingga saat ini regulasi program tersebut masih dalam proses penyusunan. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), yakni Deden, belum bisa memberikan penjelasan pasti mengenai payung hukumnya.
“Nah sampai dengan kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih Plt Pak Deden, kemarin saya tanya, mereka juga masih menyiapkan regulasinya,” ucap Ono
Menurut Ono, Plt Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban jelas terkait anggaran kegiatan tersebut.
“Nah, tentunya harus kita nanti cek ya seperti apa regulasinya, aturannya, siapa pesertanya, harus atas izin orangtua seperti apa, dan tentunya kan harus juga diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan,” jelasnya
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
