BANDUNG – Program pendidikan militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dimulai hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5/2025).
Meski program ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, Dedi tetap menggelarnya dengan bantuan dari TNI dan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat.
Program ini terlebih dahulu akan dimulai di dua daerah, yaitu Purwakarta dan Kota Bandung.
Purwakarta, ada 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga tiba sekitar pukul 12.00 WIB, di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (1/5/2025).
Mereka datang menggunakan bus dan truk yang disediakan oleh Pemkab Purwakarta, untuk digembleng menjadi siswa dengan kepribadian yang lebih baik.
Dedi dalam sejumlah kesempatan menjelaskan bahwa program pendidikan militer ini melibatkan TNI dan Polri guna memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” ujar Dedi.
Menurut dia, selama ini sudah banyak orangtua yang bersedih karena anaknya terlibat dalam pergaulan negatif, semisal masuk geng motor, tawuran, bahkan sampai mengonsumsi obat terlarang.
Diharapkan, adanya pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri di dalamnya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut. “Anak-anak yang orangtuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, akan kami wajib militerkan,” kata Dedi.
Meski dididik di barak militer, mereka juga tetap akan diberikan pendidikan formal di sekolah sehingga tidak tertinggal secara materi umum. Dedi memastikan bahwa anak yang mengikuti pendidikan militer merupakan siswa yang telah diizinkan oleh orangtunya.
Berbagai Catatan: Harus Berbasis Data!
Program mantan Bupati Purwakarta ini langsung mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI.
