Bank Indonesia (BI):
Deputi Gubernur Senior BI, Dr. Destry Damayanti, dalam pernyataan terpisah menyampaikan bahwa BI terus memantau perkembangan ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia.
“Tekanan eksternal memang menjadi tantangan. BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas Rupiah dan memperkuat daya saing ekonomi nasional sebagai langkah mitigasi risiko PHK lebih lanjut,” tuturnya.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin):
Direktur Jenderal ILMATE Kemenperin, Taufiek Bawazier, mengakui beratnya tantangan yang dihadapi sektor manufaktur.
“Kami memahami langkah efisiensi yang diambil perusahaan. Kemenperin terus berupaya meningkatkan daya saing industri melalui berbagai kebijakan dan berharap Satgas PHK dapat memberikan solusi bagi pekerja dan membantu pemulihan industri,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS):
Kepala BPS, Dr. Margo Yuwono, menyampaikan bahwa data BPS mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“BPS akan terus memantau tren ini melalui survei tenaga kerja dan menyediakan data akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi isu PHK,” ujarnya.
Pembentukan Satgas PHK ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dan terkoordinasi dari pemerintah untuk mengatasi gelombang PHK yang semakin mengkhawatirkan. Dukungan dari berbagai lembaga pemerintahan menunjukkan keseriusan dalam menangani isu ini dan meminimalisir dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pemerintah juga diharapkan segera mengimplementasikan program-program yang efektif melalui Satgas ini untuk memberikan solusi nyata bagi para pekerja yang telah kehilangan pekerjaan.
