SENGETI, — Ratusan tenaga honorer di RSUD Ahmad Ripin, Kabupaten Muaro Jambi, menyuarakan keresahan mendalam akibat keterlambatan pembayaran gaji selama hampir dua bulan. Situasi ini memicu ancaman mogok kerja massal jika tak ada kejelasan dari manajemen rumah sakit maupun pemerintah daerah.
Kondisi ini disorot langsung oleh Direktur RSUD Ahmad Ripin, Agus Subekti. Ia mengungkapkan bahwa keterlambatan gaji disebabkan belum rampungnya proses regulasi penggunaan dana BLUD yang masih menunggu tanda tangan Bupati Muaro Jambi.
“Untuk PPPK gajinya dari APBD, sementara yang non-PPPK dari BLUD. Saat ini masih proses Perbup dan segera ditandatangani Bupati,” kata Agus Subekti
Namun, di tengah ketidakpastian gaji, muncul pula serangkaian tudingan serius dari kalangan tenaga honorer yang merasa sistem di RSUD Ahmad Ripin sarat kejanggalan.
Rentetan Dugaan Pelanggaran dan Manipulasi
Salah satu honorer, yang enggan disebut namanya, menyebutkan terdapat dugaan praktik curang dalam klaim BPJS. Diduga terjadi manipulasi diagnosis pasien untuk meningkatkan nilai klaim layanan kesehatan, meski secara faktual jumlah pasien relatif sedikit.
“Pasien sepi, tapi dana BLUD justru membengkak. Ada dugaan manipulasi diagnosis untuk memaksimalkan klaim BPJS,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan adanya indikasi kegiatan fiktif terkait kalibrasi alat kesehatan. Meski anggaran tetap dicairkan, kegiatan kalibrasi disebut tidak pernah benar-benar dilakukan.
Pembagian Jasa Pelayanan (Jaspel) pun disebut tidak transparan dan rawan konflik internal. Beberapa pegawai mengaku tidak mengetahui besaran atau dasar perhitungan jaspel yang diterima.
Lebih jauh lagi, Direktur RSUD Ahmad Ripin juga dituding pernah merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang jelas bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tuntutan Keadilan dan Reformasi Internal
Para honorer berharap Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak tinggal diam terhadap berbagai persoalan yang terjadi di RSUD Ahmad Ripin. Selain menuntut kejelasan soal gaji, mereka juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan BLUD, sistem klaim BPJS, dan transparansi jaspel.
