Gerakan yang mendapatkan penolakan dari berbagai pihak tersebut merupakan suatu kumpulan fakta-fakta dari beberafa kumpulan fakta yang memberikan petunjuk berharga guna mengungkap bahwa kondisi yang terjadi tidaklah hanya sebatas ataupun sesederhana persoalan tentang tenaga honorer yang menginginkan atau menuntut keadilan.
Akan tetapi amat sangat jauh dari semua pemikiran bahwa Rapat Akbar Tenaga Honorer tersebut merupakan suatu bentuk garis arsiran dalam ilustrasi tentang perubahan warna dan wujud serta zat daripada paham serta keyakinan bangsa penganut Pancasila.
Yaitu tentang demokrasi yang kini dinilai telah berubah dan berkembang menjadi sebuah korporasi, berbentuk bangunan megah dengan semboyan atau slogan: “berasal dari kapitalis, oleh kapitalis dan untuk kapitalis.
Oleh karena itu berdemokrasi hanya bisa dikakukan oleh orang-orang yang berduit atau berada dalam lingkaran system pemerintahan Plutokrasi, sebab memang demokrasi dijadikan sesuatu yang berharga mahal atau berbiaya besar, atau hanya dapat dinikmati golongan yang termasuk pada Barisan Pengukur Jarak Kedekatan (BAPERJAKAT).
Akhirnya demokrasi tidak lebih dari sebuah bancakan atau wadah nafsu birahi bertahta bagi yang berharta dan bagi sebagian rakyat, demokrasi hanyalah harapan semu, karena tiap kali melakukan penggunaan hak suara seakan-akan telah dengan sengaja menempatkan diri dalam pasar gelap kekuasaan yang menyuguhkan sajian berupa pepesan kosong belaka ataupun isapan jempol semata.
Seakan-akan mengajarkan kepada masyarakat bahwa syarat utama mendapatkan kekuasaan adalah kebohongan dan kemahiran menebar janji-janji palsu penuh harapan.
Walaupun disadari dengan suatu keyakinan terhadap suatu kesimpulan ilmiah yang menyatakan bahwa dimana ada kebohongan disitu ada kejahatan. Karena Kebohongan itu sendiri adalah induk dari segala induk kejahatan.
Konsep sesat yang seakan-akan memberikan pengertian politik adalah sesuatu keinginan yang menghendaki adanya tindakan menghalalkan segala cara demi merebut dan mempertahankan kekuasan serta kekayaan.
