JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap alasan pelibatan TNI, Polri, hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam tahap awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk mempercepat pelaksanaan program, mengingat proses pengadaan barang dan jasa dinilai membutuhkan waktu yang cukup lama.
Menurutnya, pada awal pelaksanaan program di tahun 2025, pemerintah belum dapat memastikan tingkat dukungan masyarakat serta keterlibatan dalam implementasi program tersebut.
“Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG), yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga,” ujar Sony di Jakarta, Kamis (16/04/2026).
Ia menambahkan, dalam rangka percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Presiden Prabowo Subianto saat itu memerintahkan pelibatan sejumlah institusi.
“Yang diperintahkan itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu,” lanjutnya.
Dengan skema tersebut, pemerintah dapat mempercepat pembangunan SPPG tanpa harus sepenuhnya bergantung pada proses pengadaan barang dan jasa.
BGN menyebut, target awal Program MBG pada tahun 2025 adalah membangun 5.000 SPPG yang melayani sekitar 15 juta penerima manfaat.
“Kalau sekarang orang bertanya ‘Mengapa Polri 1.000? TNI 1.000?’ Jangan salahkan, karena sejarahnya waktu itu memang butuh percepatan, maka ditunjuk,” kata Sony.
Ia juga menegaskan bahwa Program MBG dirancang untuk memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat lokal.
Menurutnya, pembangunan SPPG melalui mekanisme percepatan terbukti efektif, bahkan jumlahnya kini telah melampaui target awal.
“Alhamdulillah, maka dengan mekanisme ini, 26.663 sudah terbangun, bahkan semalam saya lihat sudah lebih dari 27 ribu terbangun,” paparnya.
