Pada akhirnya, penurunan fiskal sebesar Rp173,52 miliar seharusnya menjadi momentum untuk memperketat evaluasi belanja dan menentukan prioritas pembangunan secara lebih selektif.
Ketika kemampuan keuangan daerah menyusut, setiap keputusan mengalokasikan uang rakyat harus semakin dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya soal apakah anggaran tersedia, tetapi apakah penggunaannya benar-benar menjadi kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Redaksi terkinijambi.com
